BUTON UTARA – Bupati Buton Utara (Butur) Muh. Ridwan Zakariah, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembagunan (Musrenbang) dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tahun 2023.
Kegiatan itu berlangsung di Aula Bappeda Butur. Pada Sabtu (19/03). Dengan mengangkat tema “Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia Untuk Mendorong Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Berkelanjutan”.
Kepala Bappeda Provinsi Sultra Ir. Johanes Robert, bilang, musrenbang ini merupakan agenda strategis dalam menyelaraskan program prioritas pembangunan daerah dengan sasaran hingga arah kebijakan ditingkat nasional, dan menjadi momen untuk saatnya bangkit dari pandemi Covid-19.
“Kita ketahui bersama bahwa saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir tentunya dengan penuh suasana dan penuh keyakinan kita tetap menjalankan rutinitas yang diamanatkan oleh aturan tentang pembangunan daerah,” ujarnya.
Tentunya, lanjut Johanes, dalam Musrenbang dia berharap bisa menampung segala aspirasi dari masyarakat maupun stakeholder terkait dengan pembangunan untuk diselaraskan dengan kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh RPJMD kabupaten Butur dalam lima tahun kedepan.
“Ini menjadi harapan kita semua untuk menyelaraskan semua baik pada level kabupaten, provinsi maupun di pemerintah pusat,” ungkapnya.
Kendati demikian, dampak akibat pandemi Covid-19 ini sangat dirasakan dan menyentuh di segala sektor. Perlu diketahui indikator pembangunan di Sulawesi tenggara, menurun akibat pandemi Covid-19, baik itu di indikator pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan kemudian angka pengangguran.
Ia membeberkan, ada beberapa isu yang menjadi kebijakan utama untuk diselesaikan pada tahun 2023 mendatang oleh Pemprov Sultra.
“Isu tersebut dirumuskan dalam beberapa uraian terkait dengan isu pembangunan manusia, kita ketahui bersama bahwa isu ini hal yang sangat strategis buat kita. Bahwa potensi sumberdaya alam kita sangat besar namun kita belum bisa menempatkan posisi kita sebagai tenaga kerja yang mampu,” bebernya.
Kemudian, isu terkait dengan pemulihan ekonomi daerah dan permasalahan kemiskinan, sebab pada saat ini terkait dengan tingkat kemiskinan maupun pertumbuhan ekonomi sempat terjadi penurunan.
“Angka pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2020 kemarin sempat terjadi kontraksi di angka minus. Dan alhamdulillah tahun 2021 kemarin sudah kembali pada angka positif, namun belum sepenuhnya berada pada posisi yang kita harapkan. Jadi tentunya ini kerja keras kita bersama untuk menjaga aktivitas perekonomian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menuntaskan kemiskinan di daerah kita masing-masing,” tandasnya.
Selanjutnya, isu terkait tata kelola pemerintahan, diharapkan dari segi elektronik, dimana kita berharap didalam pelayanan pemerintahan kita sudah menggunakan aplikasi dalam rangka efisiensi pelayanan publik.
Kemudian, isu kapasitas infrastruktur dasar dan wilayah terutama pada infrastruktur penunjang sektor unggulan. Bahwa pada saat ini, infrastruktur masih isu dominan yang ada di Sulawesi tenggara.
Sementara itu, Bupati Butur Ridwan Zakariah mengatakan, forum musrembang Butur tahun 2022 adalah bagian dari rangkaian dari sistem perencanaan nasional yang merupakan media komunikasi dan koordinasi para pemangku kepentingan sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan dalam semangat kerjasama antar pelaku pembangunan.
“Tentunya, dengan melihat potensi peluang dan tantangan yang kita hadapi, rasa kebersamaan untuk mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Butur yang telah menjadi konsensus kita bersama sejak ditetapkannya visi dan misi kepala daerah,” ungkap Ridwan Zakariah dalam sambutannya.
Lebih lanjut ia mengatakan, ada beberapa program prioritas untuk tahun 2023 yakni,
Pertama, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar.
Kemudian, peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan.
Selanjutnya, tata kelola pemerintahan yang baik dan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah untuk mendukung konektivitas.
Selain itu, perlu diketahui hasil kinerja pemerintah daerah selama 2021, yakni pertama, indeks pembangunan manusia. Berdasarkan data badan pusat statistik indeks pembangunan manusia tahun 2021 sekitar 68.09 persen. Terjadi peningkatan di banding IPM 2020 sebanyak 67.87 persen.
Kedua, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 4,8 persen, angka ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya 0,99 persen di tahun 2020.
Ketiga, angka kemiskinan di tahun 2020 sebesar 14,10 persen dengan jumlah 9.130 jiwa, sedangkan di tahun 2021 menjadi 14,89 persen dengan jumlah penduduk miskin 9.450 jiwa angka ini mengalami peningkatan.
Keempat, gini rasio tahun 2021 sebesar 0,370 berada dibawah gini rasio provinsi 0,390 dan nasional sebesar 0,381.
Dan kelima, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3 persen, angka ini sudah melebihi target RPJMD sebesar 3,65 dan berada dibawah tingkat pengangguran nasional sebesar 6,49 persen dan tingkat pengangguran provinsi sebesar 3,93 persen.
Untuk itu, diperlukan upaya kongkrit dan tetap sasaran dalam rangka pemulihan ekonomi nasional maupun daerah.
Hadir dalam kesempatan ini, Rektor Universitas Haluoleo Kendari, diwakili oleh Ketua LPPM Dr. H. La Aba, S.Si., M.Si., Kepala Kejaksaan Negeri Muna Agustinus Ba’ka Tangdililing, SH,. MH, berserta tim tenaga ahli UHO, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, OPD lingkup Pemkab Butur, instansi fertikal, Perbankan, dan tokoh masyarakat.
Penulis : Wal
