KENDARI – Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Sulawesi tenggara (Sultra) menilai Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo di Sultra hanya buang anggaran Negara. Minggu (12/5/2024).
Koordinator Pusat BEM Se-Sultra Ashabul Akram, mengatakan bahwa Pihaknya menilai dengan adanya jadwal kunjungan Persiden Jokowi di Bumi anoa Sulawesi tenggara, ia menganggap bahwa kunjungan tersebut hanya membuang-buang anggaran negara.
“Bukan hanya itu saja beberapa permasalahan seperti bendungan ameroro yang kemudian akan diresmikan oleh Presiden RI yang sampai hari lahan APL dan tanaman masyarakat yang berada di kawasan hutan daerah dampak sosial bedungan ameroro belum ada ganti rugi, padahal proyek tersebut adalah proyek strategi nasional (PSN).” katanya pada awak media
Selain itu, kata dia, Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal pesiar oleh pemerintah provinsi sultra tak kunjung usai. Dimana kasus tersebut sudah lebih kurang setahun, yang mamakan biaya 9,8 Miliyar.
“Kasus lain seperti dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan RS jantung provinsi Sulawesi tenggara yang sampai hari ini masih menuai kejanggalan,” jelasnya.
Ia mengatakan bahwa dengan banyak potensi sumber daya alam disultra, ia menyesalkan dengan banyaknya oknum-oknum melakukan praktek-praktek mafia.
“Selajutnya banyaknya IUP siluman yang kemudian tersebar di beberapa daerah salah satunya adalah Kab. Konawe Utara, yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya cadangan nikel yang ada di Konawe Utara sangat melimpah, itu kemudian yang membuat para mafia tambang merejalela di wilayah konut,” ujarnya.
Sementara itu, ia menjelaskan bahwa masih banyak lagi kasus-kasus lain di Sulawesi tenggara masih sangat banyak yang belum terselesaikan. Bahkan hilang begitu saja.
“Mengenai beberapa kasus di atas yang kemudian saya sampaikan bahwa sudah jelas kemudian ketika kami menolak kedatangan presiden yang notabenenya adalah pucuk pimpinan dan koordinasi setiap daerah di Indonesia yang seharusnya mampu untuk mengontrol dan mengevaluasi segala kinarja pemerintah daerah di seluruh Indonesia.” ujarnya
Selain itu, Ia juga menegaskan bahwa Presiden RI Jokowi agar mengevaluasi Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revioanto.
“Kami juga meminta agar Presiden mengevaluasi Pj Gubernur Sultra karena sampai hari ini inflasi di sultra tak kunjung di selesaikan, Pj Gubernur tak pernah menyapa masyarakatnya, terbukti hampir tidak pernah mengahadiri kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan kepemudaan” jelasnya.
Laporan : Ilham
