Jakarta, Sultranote.id – Puluhan massa yang tergabung dalam Konsorsium Pemuda Mahasiswa Konawe Utara-Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) serta Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Rabu (30/4/2025).
Diketahui, Mereka menuntut pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Bosowa Mining dan mendesak pencopotan Kapolres Konawe Utara.
Penanggung jawab aksi, Pandi Bastian, mengungkapkan bahwa PT. Bosowa Mining menerima kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebesar 3 juta ton pada tahun 2023, meskipun cadangan nikel perusahaan tersebut diduga tidak mencukupi untuk jumlah tersebut.
Ia menduga kuota tersebut dimanfaatkan untuk memfasilitasi aktivitas penambangan dan penjualan ore nikel ilegal oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin resmi.
“PT. Bosowa Mining diduga kerap menggunakan dokumen ‘terbang’ guna menyamarkan hasil tambang ilegal, sehingga ore nikel dari aktivitas ilegal tetap bisa dipasarkan secara legal,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa menurut investigasi lapangan menunjukkan adanya dugaan praktik jual beli ore nikel ilegal yang berjalan lancar berkat penggunaan dokumen yang diduga bersumber dari PT. Bosowa Mining.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi bentuk kejahatan terhadap lingkungan dan masa depan daerah. PT. Bosowa Mining harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Dirinya yang juga merupakan putra daerah Konawe Utara dan saat ini menempuh pendidikan di Jakarta, meminta kepada Kementerian ESDM, khususnya Dirjen Minerba, untuk segera mencabut IUP dan membatalkan RKAB PT. Bosowa Mining.
Ia menilai perusahaan tersebut telah berkali-kali terlibat dalam praktik yang mencederai aturan pertambangan dan merugikan masyarakat.
Di lokasi aksi yang sama, Abdi Aditya selaku koordinator lapangan turut menyoroti sikap aparat kepolisian di Konawe Utara.
Dirinya menilai Kapolres Konawe Utara tidak menunjukkan ketegasan dalam menyikapi aktivitas pertambangan ilegal, bahkan terkesan melindungi praktik-praktik tersebut.
“Kami mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kapolres Konawe Utara karena gagal menegakkan hukum. Polisi tidak boleh tunduk pada korporasi tambang,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta Bareskrim Polri segera turun tangan melakukan investigasi terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang terjadi di wilayah Blok Morombo, khususnya yang melibatkan PT. Bosowa Mining dan PT. Karyatama Konawe Utara.
Aksi berjalan tertib dan damai dengan pengawalan aparat keamanan. Para demonstran menegaskan bahwa aksi ini adalah bagian dari perjuangan panjang.
“Kami akan terus konsolidasi dan memberi tekanan publik sampai tuntutan kami direspons dengan serius,” pungkasnya.
Laporan: Tim
