Kendari, Sultranote.id – Literasi Perkumpulan Pemuda Mahasiswa Sulawesi Tenggara (Literasi P2M Sultra) kembali mengkritik pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat (Mubar), La Ode Mahajaya, terkait tudingan korupsi dalam pembangunan Puskesmas Bero di Desa Bero, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Sebelumnya, La Ode Mahajaya menanggapi tudingan korupsi yang dilayangkan oleh Literasi P2M Sultra, yang menyebutkan bahwa pembangunan Puskesmas Bero bermasalah.
Kadis Kesehatan Mubar tersebut menegaskan bahwa proyek tersebut tidak menyebabkan kerugian negara karena pembayaran kepada pihak rekanan belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
Namun, kritikan datang dari Ketua Umum Literasi P2M Sultra, Irfan, yang menyebutkan bahwa proyek ini mengalami keterlambatan dari target awal, yang seharusnya rampung pada akhir 2023.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan adendum waktu serta sanksi kepada pihak rekanan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi.
“Melalui pernyataan Kadis Kesehatan Mubar, proyek tersebut mengalami keterlambatan dari target awal yang seharusnya selesai pada akhir 2023. Namun, pemerintah daerah sudah memberikan adendum waktu serta sanksi kepada pihak rekanan,” ujarnya pada Sabtu (22/2/2025).
Ia menambahkan bahwa keterlambatan dan kelalaian dalam proyek tersebut justru memunculkan polemik dan praduga terkait dugaan tindak pidana korupsi.
“Justru dari keterlambatan dan kelalaian ini muncul polemik dan dugaan yang kami nilai sebagai tindak pidana korupsi,” Tambahnya.
Ia juga menegaskan pentingnya tanggung jawab dari seorang pemimpin, meskipun kesalahan atau kelalaian datang dari pihak rekanan.
“Sebagai pemimpin, harus bertanggung jawab, meskipun yang melakukan kelalaian adalah rekanan, apalagi jika kita berbicara tentang proses hukum,” katanya.
Dirinya juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin kasus ini menjadi isu panas yang dapat mengurangi rasa kepercayaan publik terhadap Kepala Dinas Kesehatan Mubar.
“Kami tidak ingin kasus ini menjadi isu panas yang bisa menghilangkan rasa kepercayaan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Mubar sebagai pemerintah daerah setempat,” tegasnya.
Sebagai penutup, dirinya menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini agar tidak berkembang menjadi isu liar.
“Ini akan menjadi titik fokus kami untuk mengawal kasus ini agar tidak menjadi bola apian liar. Dalam waktu dekat, kami akan mendatangi Kejati Sultra untuk menekan laporan yang telah kami ajukan,” pungkasnya.
Sampai berita ini ditayangkan, pihak media masi berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.
Laporan: Tim
