JASMERA Sultra Meminta Polresta Kendari Periksa Kepala Dinas Kelautan terkait Dugaan Proyek Bermasalah

Kendari – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Pemerhati Daerah (JASMERA) Sultra menggelar aksi unjuk rasa di depan Polresta Kendari, pada Jumat (23/8/2024).

Aksi ini dilakukan untuk mendesak Kasat Reskrim Polresta Kendari agar segera menyelidiki dugaan kasus korupsi terkait proyek pembuatan karamba ikan dan pengadaan kapal penangkap ikan, yang menggunakan anggaran APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari tahun 2022.

Dalam aksi tersebut, JASMERA Sultra menilai bahwa terdapat indikasi kuat adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran sebesar Rp 1.627.425.000.

Para demonstran menduga bahwa ada pengurangan volume pekerjaan serta kurangnya pengawasan dari pihak terkait, yang menyebabkan penyimpangan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.

Tim investigasi JASMERA Sultra mengungkapkan bahwa temuan mereka di lapangan menunjukkan sejumlah kejanggalan dalam proyek tersebut.

Hal ini diperkuat dengan laporan hasil pemeriksaan yang menunjukkan potensi kerugian negara yang cukup besar.

Menanggapi tuntutan para demonstran, pihak Reskrim Polresta Kendari menyatakan bahwa mereka akan melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap data yang ada sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

“Kami akan cek dulu semua data yang ada, setelah itu akan kami informasikan lebih lanjut,” ujar salah satu perwakilan Reskrim Polresta Kendari.

Aldi Lamoito, Jenderal Lapangan aksi, menegaskan bahwa JASMERA Sultra akan terus mengawal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait proyek ini.

Menurutnya, dugaan kerugian negara yang fantastis ini tidak boleh dibiarkan, dan mereka akan terus mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini.

Laode Zulfikar, Koordinator Lapangan aksi, juga mengingatkan pihak terkait, khususnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari, agar tidak sembarangan melakukan Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) terhadap proyek-proyek yang bermasalah.

Ia menegaskan bahwa JASMERA Sultra akan terus melaporkan setiap temuan yang mencurigakan kepada aparat penegak hukum.

Dalam aksi ini, JASMERA Sultra mengajukan beberapa tuntutan, di antaranya:

1. Mendesak Kapolresta Kendari melalui Kasat Reskrim untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari atas dugaan keterlibatan dalam korupsi pada proyek pembuatan karamba ikan dan pengadaan kapal penangkap ikan dari tender APBD tahun 2022.

Laporan: Tim Kabarkonawe.